KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR = THE POSITION OF MINISTER OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM CIRCULAR LETTER OF LEARNING ASSIGNMENTS

MUH. ABU RIZAL DARWIS dengan NIM B11116115 dengan judul “Kedudukan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Pemberian Tugas Belajar”. Dibawah bimbingan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing I dan Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 menurut Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan pengaruh keberadaan Surat Edaran MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 terhadap Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen hukum dan wawancara dengan narasumber. Data yang dikumpulkan oleh penulis diolah dengan deskriptif analitis. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dijelaskan dan disinkronisasikan dengan teori-teori hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber informasi dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, dokumen, buku, tesis, dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah, 1. Surat edaran merupakan salah satu jenis peraturan dalam kelompok peraturan kebijakan. peraturan kebijakan merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021, seharusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. 2. keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021 semuanya memiliki keberlakuan namun setelah beredarnya surat edaran dari Menpan Rb menjadi seperti tidak berlaku atau dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah lama, karena adanya Surat Edaran Menpan Rb tersebut.

Kata kunci : Birokrasi, Peraturan kebijakan, Surat Edaran.