KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HAK GUNA USAHA YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT MAROANGIN KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG = LAND TENURE CONFLICT OF THE FORMER USE RIGHT CONTROLLED BY THE MAROANGIN COMMUNITY MAIWA SUBDISTRICT ENREKANG DISTRICT

Sapitri Dewi Yanti (B111116089) dengan Judul “Konflik Penguasaan Tanah Eks Hak Guna Usaha Yang Dikuasai Oleh Masyarakat Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dibimbing oleh Kahar Lahae selaku pembimbing I dan Muhammad Ilham Arisaputra selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji terkait faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penguasaan tanah eks hak guna usaha yang dikuasai oleh masyarakat Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan bentuk penanganan yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik penguasaan tanah eks hak guna usaha yang dikuasai oleh masyarakat Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yang diperoleh dengan melalui proses wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik penguasaan tanah eks hak guna usaha yang dikuasai oleh masyarakat Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah adanya tumpang tindih penggunaan, penguasaan, serta pengelolaan tanah yang disebabkan oleh adanya keterlibatan pemerintah yang ditandai dengan adanya SK relokasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan adanya tumpah tindih penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV terhadap tanah yang berada dalam penguasaan PT Perkebunan Nusantara XIV serta adanya rekomendasi pembaharuan hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Perkebunan Nusantara di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat. Upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melalui jalur non litigasi yang dilakukan dengan melalui mediasi (musyawarah) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah setempat, pihak PT Perkebunan Nusantara, masyarakat, POLRI, dan TNI.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha; Konflik Pertanahan; Penguasaan Tanah