ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR


MEISHI, NADIRA REGITA NUR (2018) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
18_E12115304_Cover1.jpg

Download (4kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
18_E12115304(FILEminimizer) ... ok 1-2.pdf

Download (870kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
18_E12115304(FILEminimizer) ... ok dapus-lam.pdf

Download (230kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
18_E12115304(FILEminimizer) ... ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Nadira Regita (E121 15 304), Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Kota Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Pembimbing I Dr. Jayadi Nas, S.Ip., M.Si., dan Pembimbing II Rahmatullah, S.Ip., M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintahan Kota Makassar pada OPD di Kota Makassar. Sebagai indikator analisis ialah tahapan dari penyelenggaran PUG, yang terdiri atas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi. Kelima indikator tahapan ini menjadi tolak ukur dari penyelenggaraan PUG di kementerian maupun lembaga-lembaga daerah. Penelitian ini menggunakan sampel lembaga Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan pertimbangan mayoritas pegawai ialah perempuan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan pertimbangan mayoritas pegawai ialah laki-laki.
Penelitian terhadap sampel menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan institusional, pendekatan behavioral, dan pendekatan fungsional dalam menganalisis kebijakan, program, dan anggaran yang dilaksanakan dalam kedua OPD ini. Data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara langsung, dan studi pustaka.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan PUG jika dilihat lebih dekat ke level OPD, ternyata belum terlaksana dengan maksimal di Kota Makassar. Masih banyak OPD yang belum berkomitmen terhadap upaya pengarusutamaan gender. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas para SDM yang belum memahami pengarusutamaan gender itu sendiri. Sosialisasi telah sering dilaksanakan, namun hanya menjadi agenda seremonial semata dikarenakan tidak ada tindak lanjut di tingkat OPD. Hal ini juga dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga yang kurang maksimal, serta dasar hukum yang masih cenderung lemah.
Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Integrasi Gender, Kebijakan, Kota Makassar

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 18 Mar 2021 01:20
Last Modified: 18 Mar 2021 01:20
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3579

Actions (login required)

View Item
View Item