ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA OLEH PIHAK ASING = JURIDICAL ANALYSIS OF SMALL ISLANDS MANAGEMENT AND TERRITORIAL WATERS SURROUNDING BY FOREIGNERS

Nurul Hamdani Harun,Analisis Yuridis Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Oleh Pihak Asing (Dibimbing oleh A. Suriyaman Mustari Pide dan Kahar Lahae). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh pihak asing dan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh pihak asing. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah
melakukan wawancara mendalam (depth interview) dengan para responden dan data sekunder adalah teknik studi kepustakaan. Setelah data primer dan data sekunder selesai dikumpulkan, selanjutnya data tersebut diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing pada Kabupaten Manggarai Barat belum semua terimplementasi. Salah satunya yakni pengelolaan Pulau Bidadari oleh Mr. Ernest Lewandowski yang belum mengikuti aturan hukum yang ada, baik dari segi permodalan maupun tindakan membatasi akses publik hingga sekarang yang sangat merugikan masyarakat.Tidak terimplementasinya ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil, dipengaruhi oleh rendahnya ketaatan pihak asing tersebut akan ketentuan hukum tersebut, sikap aparat yang seolah-olah membiarkan, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang dirugikan untuk memperjuangkan hak-haknya.Implikasi
hukum pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing, menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan negara akibat privatisasi yang dilakukan oleh penanam modal asing karena membatasi akses publik, memarginalkan masyarakat lokal dan kepentingan nasional, dan
tidak terwujudnya kepastian hukum.

Kata Kunci : Pulau-Pulau Kecil, Pihak Asing