KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM KELEMBAGAAN LEGISLATIF


Dwi Ardiansyah Pelu, Handika (2021) KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM KELEMBAGAAN LEGISLATIF. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012181067_tesis Cover1.png

Download (135kB) | Preview
[thumbnail of Bab I dan II] Text (Bab I dan II)
B012181067_tesis I & II.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B012181067_tesis DP.pdf

Download (301kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012181067_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana kedudukan dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjalankan tugas, yakni kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan tugas serta (2) konsekuensi yuridis terhadap kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelesaikan pelangaran kode etik, yakni penegakan pelanggaran kode etik, dan sanksi.
Penelitian ini berbentuk penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsual. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang bersifat studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian memnunjukan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari anggota dewan. Hanya saja Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Kehormatan Dewan bisa saja dipengaruhi oleh pihak luar, mengingat lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan perwakilan fraksi dan orang yang dipercayai fraksi serta bisa kapan saja ditarik oleh fraksinya. Salah satu implikasi yang sangat penting juga dapat timbul dari akibat keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan, yang secara lembaga masih berada dalam struktural parlemen membentuk lembaga ini sebagai lembaga yang menegakkan kode etik yang bersifat fungsional tertutup. Akibatnya, proses penegakan kode etik itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Unnamed user with username erwiyanti
Date Deposited: 18 Mar 2021 01:17
Last Modified: 18 Mar 2021 01:17
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3570

Actions (login required)

View Item
View Item