PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF

RATIH PUTRI, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif. Dibimbing oleh Muhadar dan Sabir Alwy. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif dan pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Sulewesi Selatan. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendektan Kasus (case approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasilnya notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif tidak dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta. Akan tetapi notaris dalam melakukan suatu perubahan anggaran dasar koperasi tidak aktif harus bertindak secara hati-hati sebelum membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi meneliti semua kelengkapan dokumen seperti akta pendirian, data perubahan anggaran dasar koperasi, berita acara rapat anggota dan daftar hadir rapat anggota. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya, berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi jika secara sengaja atau lalai dan merugikan pihak lain. Pertanggung jawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.