Dinamika Otoritas Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950 = Dynamics of Traditional Authority and Democratization of Gevernment in the Bima Sultanate, 1946-1950

Penelitian ini secara umum menjelaskan mengenai dinamika otoritas tradisional dan demokratisasi pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab memudarnya kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin dan para bangsawan, dan mengetahui bagaimana munculnya gagasan demokratisasi pemerintahan dan dinamika politik yang ikut mewarnai perjalanan Kesultanan Bima tahun 1946-1950. Karya ini disusun menggunakan metode Sejarah berupa sumber primer berupa arsip-arsip mengenai Kesultanan Bima. Selain itu juga menggunkan sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan disertasi. Kesultanan Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kesultanan Bima mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui wilayah kedaulatanya sebagai bagian dari daerah Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kesultanan Bima menjadi salah satu pelopor dalam usaha kemerdekaan di Indonesia Timur, terutama mewakili pulau Sumbawa, yang memiliki tiga kerajaan yang masih berkuasa dimana sumber legitimasi tradisional berada di tangan Sultan. Selain itu, periode 1946 hingga 1950 Kesultanan Bima mencari identitas baru dalam politik baru, sistem kekuasaan tradisional harus beradaptasi dengan perkembangan menuju demokratisasi pemerintahan guna mengakomodasi harapan bersama untuk demokratisasi pemerintahan. Tahun 1946-1950 ialah upaya menunjukkan haluan politik bernegara sekaligus memulihkan otoritas Sultan Muhammad Salahuddin.

Keywords : Kesultanan, Bima, Otoritas, Tradisional, Demokratisasi.