Sadeli, Alvin (2024) ANALISIS KEPUTUSAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 2559/2022 TERHADAP PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK 3244/ AJ.801/DJPD/2017 = ANALYSIS OF THE DECISION OF THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI NUMBER 2559/2022 AGAINST THE REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION NUMBER: SK 3244/ AJ.801/DJPD/2017. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011171579_skripsi_05-06-2024 cover1.png
Download (110kB) | Preview
B011171579_skripsi_05-06-2024 1-2.pdf
Download (1MB)
B011171579_skripsi_05-06-2024 dp.pdf
Download (151kB)
B011171579_skripsi_05-06-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 17 July 2026.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
ALVIN SADELI (B011171579) dengan judul “Analisis Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2559/2022 Terhadap Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK 3244/ AJ.801/DJPD/2017.” Di bawah bimbingan Muhammad Zulfan Hakim selaku pembimbing utama dan Fajlurrahman Jurdi sebagai pembimbing pendamping.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2559/2022 Terhadap Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 dan mengetahui bagaimana implikasinya dalam penetapan tarif bagi angkutan sewa khusus di provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dan mengkaji berbagai sumber hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dll, serta sumber hukum sekunder yang berupa literatur literatur, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil dari pengkajian bahan hukum tersebut kemudian analisis, diolah, dan disistematisasi dengan menggunakan doktrin-doktrin dari para ahli.
Hasil dari Penelitian ini (1) Kedudukan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/2018 tentang Angkutan Sewa Khusus dan seharusnya Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2559/2022 tetap mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 (2) Perlunya ada penyesuaian tarif dari Angkutan Sewa Khusus menjadi landasan dari Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2559/2022 meskipun begitu dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR. 301/1/11/DRJD/2022 seharusnya tidak dapat menganulir, mengubah, maupun menambahkan suatu norma hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Directorate General Regulation, Governor Decree, Fare. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 31 Jul 2024 06:06 |
Last Modified: | 31 Jul 2024 06:06 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/35542 |