PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI PELAYARAN RAKYAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, TERPENCIL, DAN PERBATASAN (3TP)

Pelayaran Rakyat (Pelra) mempunyai peran bagi mobilitas masyarakat dan merupakan sarana pendukung Aksessibilitas Wilayah Kepulauan yaitu ketersedian sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan, efisien dan efektif. Terutama, dalam melayani daerah kepulauan yang tergolong Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP) atau Perdesaan kepulauan yang dilayani mayoritas transportasi Pelra dan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Pelra sebagai kapal Non Konvensi (tradisional) belum menerapkan standarisasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dengan aturan maritim internasional dan nasional, sehingga berisiko terhadap kecelakaan di Laut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang implementasi, faktor dan indikator penerapan SMK. Menganalisis hubungan antar faktor dan mengembangkan model diagramatik penerapan SMK untuk peningkatan keselamatan transportasi dalam menunjang mobilitas dan aksessibilitas ekonomi sosial wilayah 3TP. Penelitian ini tergolong penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan analisis statistik bivariat, delphi, SEM, AHP, analisis kebijakan berbasis masalah dan kontrol risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa peluang penerapan SMK Pelra adalah 77,4% (bernilai cukup). Ditemukan faktor penentu Implementasi SMK sebanyak 9 faktor dan 44 indikator. Faktor teknis dan non teknis berpengaruh terhadap penerapan SMK Pelra. Terutama, pada variabel wewenang dan tanggung jawab awak kapal dan perusahaan, serta variabel konstruksi kapal. Model diagramatik kebijakan berbasis masalah yang dikonstruksi berdasarkan identifikasi masalah, konsep dan strategi kebijakan, serta rencana aksi menurut skala prioritas adalah Model WAHID yaitu dilakukan dengan pendekatan Willingness, Auditing Problem, Herarchy of safety controls, Implementation of action plan and Development of management review. Implikasi penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan perumusan peraturan kebijakan khusus untuk transportasi pelayaran rakyat.