HAK PENYANGKALAN SEORANG SUAMI TERHADAP ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya suami yang telah melakukan perkawinan untuk melakukan penyangkalan terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang disangkali secara sosiologis.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah buku-buku, jurnal dan bacaan terkait, serta dilengkapi dengan wawancara untuk mendukung argumentasi, selanjutnya semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyangkalan suami terhadap anak berdasarkan Pasal 44 UU Perkawinan terbatasi yaitu apabila istrinya terbukti melakukan zina dan anak merupakan hasil hubungan zina tersebut. Selain zina, tidak ada alasan lain untuk melakukan penyangkalan terhadap anak, tetapi kenyataannya lembaga peradilan tidak membatasi pada yang ditentukan oleh UU Perkawinan ketika menerima perkara penyangkalan anak. Suami dapat menggunakan ketentuan peraturan lainnya, sehingga hak penyangkalan suami cukup luas selama dapat dibuktikan. Adapun perlindungan terhadap anak yang disangkali secara sosial telah ditekankan melalui perundang-undangan dimana hak anak dijabarkan seperti di dalam UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perkawinan. Selain itu orangtua berkewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak, dimana pemerintah serta masyarakat ikut bertanggung jawab mengawasi dan melindungi hak anak. Selanjutnya, UU Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar atau merugikan hak anak. Sedangkan, perlindungan hak waris anak berdasarkan BW telah ditentukan bagian mutlak bagi anak yang tidak dapat dihilangkan meskipun dengan hibah ataupun wasiat.
Kata Kunci: Penyangkalan, Anak, Hak, Suami.