PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN NASKAH AKADEMIK

ANDI BAU MEDLIN AR, B 121 15 701, Pelaksanaan Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberian Rekomendasi dan Naskah Akademik atas Rencana Penetapan Peraturan Baru, dan (dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Romi Librayanto sebagai Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Balitbangda Prov.Sulsel dalam pemberian rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan naskah akademik; dan Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan tugas Balitbangda Prov.Sulsel dalam pemberian rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan naskah akademik.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris (sociolegalresearch) yaitu meneliti norma-norma hukum dan pelaksanaan norma-norma tersebut dilapangan. Berlokasi di Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Sulsel yaitu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan,dan Biro Hukum dan HAM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Tugas Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian rekomendasi terhadap rencana penetapan peraturan baru dan penyusunan naskah akademik dipandang dari sisi kedudukan, tugas dan wewenangnya merupakan hal yang penting untuk dapat dilaksanakan, namun hal ini ternyata belum dilaksanakan secara optimal. Adapun terkait prosedur pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena instrumen hukum yang ada belum didukung dengan peraturan kebijakan yang berupa SOP pelaksanaan pemberian rekomendasi atas penetapan rencana peraturan baru dan penyusunan Naskah Akademik. (2) Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan tugas Balitbangda dalam Pemberian Rekomendasi atas Penetapan Peraturan Baru dan Penyusunan Naskah Akademikyaitu Peraturan Perundang-undangan, Aparat Penegak/Sumber Daya Manusia, Saranadan Dana. Adapun Faktor pendukung yaitu Peraturan perundang-undangan Sarana, Sumber Daya Manusia, dan Dana, sedangkanfaktor penghambat adalah Peraturan perundang undangan, Aparat Penegak/Sumber Daya Manusia yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
Kata Kunci: Pelaksanan Tugas, Balitbangda, Peraturan