TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PEMANFAATAN PASIR LAUT DI KABUPATEN NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA.


Sarumaha, Nelvi Oryenti (2023) TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PEMANFAATAN PASIR LAUT DI KABUPATEN NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021181026_skripsi_20-02-2024 bab1-2.pdf

Download (777kB)
[thumbnail of Cover] Image (Cover)
B021181026_skripsi_20-02-2024 Cover1.jpg

Download (222kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B021181026_skripsi_20-02-2024 Dapus.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Full text] Text (Full text)
B021181026_skripsi_20-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

NELVI ORYENTI SARUMAHA (B021181026) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara”. Di bawah bimbingan (Andi Pangerang Moenta) sebagai pembimbing utama, dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan pemanfaatan pasir laut di Kabupaten Nias Selatan dan penegakan hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris
dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap intansi terkait, dan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur maupun bacaan terkait. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pertama, Pelaksanaan Pengawasan PSDKP dalam hal ini oleh Kepolisan Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) terhadap kegiatan pemanfaatan pasir laut (pengambilan, penggalian, dan penjual-belian pasir laut) oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan belum efektif. Dalam proses penyelenggaraan pengawasan, pemantauan keadaan daerah serta tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Nias Selatan belum dijalankan secara menyeluruh. Kedua, Penegakan hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai zonasi kawasan pemanfaatan sejauh ini ialah dengan sanksi administratif. Upaya hukum yang juga dilakukan ialah dengan metode pendekatan
persuasif berupa pembinaan dan himbauan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pada pelaksanaannya penegakan hukum memiliki beberapa hambatan yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum dan masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pemanfaatan Pasir Laut.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Andi Milu
Date Deposited: 09 Jul 2024 02:46
Last Modified: 09 Jul 2024 02:46
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/35194

Actions (login required)

View Item
View Item