HAKIKAT KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL

MUH. FAUZAN ARIES, Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (dibimbing oleh Slamet Sampurno sebagai Promotor, Muhammad Ashri sebagai Ko-Promotor, dan Hasbir Paserangi sebagai Ko-Promotor).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) hakikat keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan (3) rasio hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghasilkan keadilan restoratif terhadap pemidanaan anak sebagai alat rekayasa sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengedepankan aspek filosofis-empiris dengan pendekatan teori doktrin hukum normatif menuju dogmatika hukum, hubungan antara alasan teoritikal dan praktikal, hakikat hukum, teori sistem hukum, teori peran, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan teori efektivitas hukum. Penelitian dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada hakikat keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pengaruh pandangan teori monistis dan teori dualistis, serta hermeneutika hukum terhadap bagaimana hukum pidana bekerja untuk menegakkan keadilan, (2) pada penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, terdapat pendekatan model Alternative Dispute Resolution (ADR), serta pendekatan hukum adat, (3) mengenai rasio hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghasilkan keadilan restoratif dalam hukum pidana di indonesia terkait dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, kita akan menuju kepada tujuan akhir terhadap jarak rasio antara hukum dan keadilan yang sifat dasarnya abstrak serta dipenuhi oleh nilai-nilai dari filsafat hukum, hubungan hukum dan keadilan dibangun oleh pondasi dari maxim, principat, postulat, dan principle, sehingga hukum dapat dilahirkan secara concreto, lalu berangkat menuju pengaruh premis logika hukum sebagai alat rekayasa sosial terhadap prinsip reaksi dan sistem penunjang model keadilan restoratif.