EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Makassar serta mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar dalam praktik.
Penelitian ini berupa penelitian sosiologis yang dilaksanakan di Sekertariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar, berupa wawancara secara langsung dengan Ketua BPSK dan Anggota Majelis BPSK serta meminta data tentang penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar dinilai cukup memadai, utamanya dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun dalam fungsi pengawasan pencantuman klausula baku, BPSK Pemerintah Kota Makassar diakui belum maksimal, hal ini dikarenakan kendala Sumber Daya Manusia yang terdapat di BPSK yang memadai, kurangnya sosialisasi, baik sosialisai tentang perlindungan konsumen maupun sosialisasi tentang keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya di Kota Makassar, rendahnya tingkat kesadaran hukum para konsumen untuk mempertahankan hak-haknya, serta minimya dana yang dikucurkan pemerintah untuk operasional BPSK Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini juga menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar selalu berpedoman kepada Undang-Undang yang terdapat dalam Panduan dan Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang dimulai dari tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen, pemenksaan berkas, tata cara persidangan, sampai dengan pengambilan keputusan oleh majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar.