Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penanganan Sampah = Implementation of Polewali Mandar District Government Policy on Waste Management

NURUL HUDIYA, Nomor Induk Mahasiswa E051191063, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penanganan Sampah”, di bawah bimbingan Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah. Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi data online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah belum optimal. Dimulai dari pelaksanaan pemilahan yang belum dilakukan di skala rumah tangga dan jumlah tempat sampah terpisah berdasarkan jenisnya yang masih sangat kurang, pelaksanaan pengumpulan yang masih sangat kurang lantaran TPS belum dikelompokkan menjadi 5 jenis sampah dan hanya satu TPS 3R yang beroperasi, pelaksanaan pengangkutan yang belum sesuai dengan Perda lantaran ditutupnya TPA dan TPST, dan pengolahan serta pemrosesan akhir yang sama sekali tidak dilakukan setelah TPA ditutup. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah terbagi atas dua, yakni faktor pendukung berupa komunikasi dan sikap pelaksana kebijakan, sedangkan faktor penghambatnya berupa Pengelolaan TPA yang belum baik yang berakhir dengan ditutupnya TPA dan TPS, kurangnya kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana persampahan, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM DLHK dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran sampah.

Keywords : Implementasi Kebijakan, Penanganan Sampah