Politik Tata Kelola Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar = Policy Governance of Waste to Energy (WTE) Program in Makassar City

Pengolahan sampah sebagai sumber energi listrik merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, berdasarkan kebijakan tersebut Kota Makassar terpilih sebagai kota darurat sampah. Dalam proses implementasinya melibatkan banyak aktor dan kepentingan sehingga dihadapkan berbagai macam kendala. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tentang interaksi aktor kebijakan dalam politik tata kelola program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dan melihat potensi dampak yang diperoleh terhadap adanya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dari Paul A. Sabatier untuk menganalisis interaksi aktor kebijakan dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang mengacu pada metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki peran penting dalam rencana diterapkannya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, dan didapatkan dalam studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program Pengolahan Sampah Engergi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Aktor non-negara terdiri dari sektor privat yaitu Pihak Tender Pemenang dan civil society meliputi Masyarakat Terdampak di Tamangapa dan di Tamalanrea. Aktor kebijakan tersebut saling berintekasi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda. Sehingga membuat ketergantungan terhadap aktor sektor private. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terhadap masing-masing aktor kebijakan diantaranya meliputi konflik antara eksekutif dan legislatif, konflik penentuan lahan pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan.

Keywords : interaksi aktor, kebijakan publik, PSEL, kerangka koalisi advokasi