KEBIJAKAN SOSIAL LORONG WISATA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MAKASSAR = SOCIAL POLICY OF LORONG WISATA FOR IMPROVING THE WELFARE OF THE POOR IN MAKASSAR CITY

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi diseluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Selama ini, pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Program pengentasan kemiskinan dapat berhasil jika ada masyarakat yang terlibat di dalam program tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan di Makassar adalah Program Lorong Wisata yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sosial dan dampak program Lorong wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan bentuk partisipasi dalam program lorong wisata (longwis). Penelitian ini dilakukan di Lorong Maastrich dan Lorong Sipakatau. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kalangan pemerintah setempat dan masyarakat yang tinggal di kedua lorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan 1) Kebijakan sosial lorong wisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih memperlihatkan adanya perbedaan antara lorong wisata yang sudah maju dan Lorong wisata yang belum berkembang. 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah diterapakannya program lorong wisata, memiliki perwujudan kebijakan sosial yang berbeda. Pada lorong Maastrich perwujudan dari adanya kebijakan sosial program lorong wisata mencakup peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pada lorong sipakatau, perwujudan dari kebijakan sosial program lorong wisata hanya pada aspek kesehatan saja. 3) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program lorong wisata tidak ditemukan (terlihat) karena kebijakan ini sifatnya top-down. Masyarakat hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan dan pemanfaat program ini. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat di kedua lorong ini cukup beragam, mulai dari pikiran, tenaga, uang, hingga material. Karena itu, disarankan agar pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan sosial harus berbasis pada masyarakat lorong mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemanfaatan termasuk tahap evaluasi.

Keywords : Kebijakan Sosial, Lorong Wisata, Kesejahteraan Masyarakat