KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK

MUHAMMAD SULTAN (B011181307), “Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima selaku pembimbing utama dan Muhammad Aswan selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami dan menganalisis kriteria suatu BUMN dapat dikategorikan bergerak di bidang kepentingan publik, serta kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli yang kemudian dianalisis secara komperhensif untuk menghasilkan suatu preskripsi tentang objek yang penulis teliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi dan konsep tentang BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tepat dan harus di sesuaikan dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan menteri keuangan sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah bentuk peran negara dalam melindungi kepentingan umum.