MODEL PENGELOLAAN KETERLANJURAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG BIRA KPHL BIALO = NON-CONFORMING MANAGEMENT MODEL OF FOREST USE IN THE UTILIZATION BLOCK OF THE BIRA PROTECTED FOREST KPHL BIALO

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang memiliki bukti hak kepemilikan pada dasarnya suatu bentuk ketelanjuran. Persoalan keterlanjuran penguasaan lahan dalam kawasan hutan lindung di Desa Bira sudah sangat kompleks permasahannya. Kawasan hutan lindung di Bira secara de jure berada di bawah kewenangan pengelolaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun sebagian wilayah kawasan hutan di Bira secara de facto dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat baik formal maupun non formal.
Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) sejarah kawasan hutan lindung di Bira, (2) pola keterlanjuran penggunaan lahan, (3) dampak keterlanjuran, (4) aktor yang terlibat (5) merumuskan model alternatif pengelolaannya. Pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi; a) observasi, b) Focus Group Discussion c) Wawancara, dan d) Dokumentasi. Untuk menelusuri dan menganalisis sejarah terkait status pengelolaan dan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan digunakan analisis RaTA (Rapid Land Tenure Assessment). Perumusan Model alternative pengelolaan keterlanjuran menggunan analisis kuadran IPA.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Bira telah berlangsung dalam waktu yang lama, bentuk pemanfaatan lahan adalah pengkaplingan, pendirian bangunan sarana prasarana pendukung wisata. Aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan telah menimbulkan dampak secara ekonomi (pendapatan daerah), ekologi (pengurangan luas hutan) dan sosial (terjadinya konflik lahan). Model alternative pengelolaan keterlajuran berbeda antara lokasi titik nol dan Pantai Bara 1). Lokasi Titik Nol, lahan yang dikuasai masyarakat status dan fungsi kawasan hutan tetap dipertahankan dengan pengelolaan skema persetujuan perhutanan sosial dan atau merubah status kawasan hutan namun fungsi lindungnya tetap di pertahankan melalui penetapan RTRW, sedang lahan yang kuasai pemerintah Kabupaten Bulukumba status dan fungsi kawasan dipertahankan dan dikelola melalui perijinan berusaha pemafaatan hutan. 2) Lokasi Pantai Bara status dan fungsi kawasan hutan dipertahankan dengan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dan atau merubah status dan fungsi kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Kata kunci: Keterlanjuran, Tata kelola, Blok Pemanfaatan, Hutan Lindung Bira, KPHL Bialo