ANALISIS PENUTUPAN LAHAN PADA AREAL IZIN PERHUTANAN SOSIAL DI KPH ANGKONA, KPH KALAENA, DAN KPH LARONA = ANALYSIS OF LAND COVER SOCIAL FORESTRY PERMIT AREAS IN KPH ANGKONA, KPH KALAENA, DAN KPH LARONA

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona, KPH Kalaena, dan KPH Larona, selama ini terus mengalami perubahan kondisi tutupan lahan (deforestasi). Penerapan kebijakan perhutanan sosial (PS) pada ketiga wilayah KPH, diharapkan dapat menurunkan tekanan terhadap kawasan hutan dan mengatasi deforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan perubahan tutupan lahan, berdasarkan skema izin PS, serta mengidentifikasi faktor penyebab perubahan tutupan lahan termaksud. Penelitian dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan tutupan lahan sebelum izin PS (hasil interpretasi citra landsat 7 tahun 2000) dan tutupan lahan setelah izin PS (hasil interpretasi citra landsat 8 tahun 2015-2023). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan penutupan lahan, dilakukan wawancara singkat terhadap sejumlah responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan (peningkatan) tutupan hutan kerapatan rendah yang cukup signifikan pasca pemberian izin PS. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) memperlihatkan peningkatan tutupan hutan lebih tinggi pada areal izin PS di KPH Angkona, KPH Kalaena dan KPH Larona dibandingkan dengan skema Hutan Desa (HD). Adanya kegiatan pengelolaan hutan yang baik seperti pengembangan pengelolaan kawasan hutan, penandaan batas, dan pendataan potensi areal izin PS menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan tutupan lahan. Namun, kegiatan perambahan hutan akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin PS, masih tetap dijumpai di ketiga wilayah KPH.

Keywords : KPH Angkona, KPH Kalaena, KPH Larona, Penutupan Lahan, Perhutanan Sosial