Multi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan

Dalam studi kebijakan publik, proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang administrasi dan sudut pandang politik. Sudut pandang administrasi menjelaskan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Sudut pandang politik menjelaskan pengambilan keputusan dalam proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor-aktor kebijakan. Penelitian ini berfokus membahas proses perumusan kebijakan tarif taksi online di Sulawesi Selatan. Terdapat banyak pro-kontra pada hasil kebijakan ini. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran multi aktor dalam proses perumusan kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Komisi D Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Jaringan Aktor Kebijakan John. W Kingdon (2014) yang terdiri dari 2 klasifikasi aktor, yakni aktor government dan aktor outside government. Hasil penelitian ini menunjukkan perumusan kebijakan tarif batas bawah dan batas atas taksi online di Sulawesi Selatan melibatkan multi aktor. Namun tidak semua aktor berperan aktif dalam perumusan kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat tidak merepresentasikan kepentingan yang ada, terutama konsumen. Sehingga esensi dari perumusan kebijakan ini tidak tercapai.