PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI KANTOR BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MAKASSAR = Implementation of E-Procurement at the Makassar City Goods/Services Procurement Office

Haslinda Hanafing (E011181317). Pelaksanaan E-Procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar. XI + 131 Halaman + 15 Gambar + 4 Tabel + Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si dan Dr. Gita Susanti, M.Si Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan e-procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna menganalisa dan menggambarkan dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian, yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara di lapangan. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari McDermont (2006), yang terdiri dari 9 komponen, yaitu: (1) Kepemimpinan pemerintah; (2) Manajemen dan sumber daya manusia; (3) Perencanaan dan manajemen; (4) Kebijakan e-procurement; (5) Perundang-undangan dan peraturan; (6) Layanan infrastruktur dan web; (7) Standar; (8) Integrasi sektor swasta; dan (9) Sistem e-procurement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar dapat dikatakan sudah baik. Dikatakan berjalan dengan baik, berdasarkan 9 komponen penilaian. Dimana pimpinan pemerintah dalam hal ini kepala kantor BPBJ Kota Makassar beserta perangkatnya menyatakan dukungannya terhadap keberadaan E-Procurement. Pada manajemen dan SDM sudah baik dimana, BPBJ Kota Makassar aktif dalam memberikan sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada pelaku pengadaan. Pada manajemen perencanaan pengadaan barang dan jasa setiap OPD itu diserahkan pada OPD nya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya masing-masing. Pada kebijakan e-procurement di BPBJ Kota Makassar, mengikut pada kebijakan dari pusat. Pemahaman setiap pihak yang terlibat dalam e-procurement masih belum khatam tentang peraturan yang berlaku namun secara garis besar mereka memahami. Pada indikator layanan infrastruktur dan web juga sudah memadai. Terkait standar pelaksanaan e-procurement, Kota Makassar telah mengantongi lengkap sertifikat 17 standar yang diberikan oleh LKPP. Pihak swasta atau rekanan turut mendukung dan mampu beradaptasi dengan segala ketentuan pelaksanaan e- procurement. Sistem e-procurement sudah cukup baik, lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup pemerintahan Kota Makassar.

Kata Kunci : E-Procurement, E-Government