IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT KEBEBASAN BERKUMPUL TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR = Implementation of the 1945 Constitution Regarding Freedom of Association for the Lesbian Gay Bisexual Transgender Community in Makassar City

Widya Hasri Ainun. NIM E11116006. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Bapak Sukri sebagai Pembimbing I dan Ibu Sakinah Nadir sebagai Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari implementasi pasal 28e ayat(3) undang-undang dasar 1945 terkait kebebasan berkumpul terhadap komunitas lesbian gay biseksual transgender di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, serta dasar penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu melakukan wawancara dengan informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana penerapan pasal 28e ayat (3) mengenai kebebasan berkumpul jika dihadapkan dengan komunitas lesbian gay biseksual transgender di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Hak atas kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul secara publik atau privat dan bersama-sama dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan membela kepentingan bersama. Tetapi untuk LGBT yang secara sosial sudah menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat, maka pemerintah akan jeli terhadap kebebasan seperti apa yang diinginkan, seperti apa bentuk perkumpulan yang dilakukan, dan apakah hak bebas berkumpul tersebut melanggar hak orang lain. Dalam kasus tindakan aparat yang melarang komunitas LGBT untuk berkumpul dan membubarkan mereka secara paksa dengan kekerasan bertentangan dengan pasal 28e ayat (3) UUD 1945 dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, komunitas LGBT harus dapat membuktikan bahwa ada paksaan untuk tidak melakukan sebuah perkumpulan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Dasar, Kebebasan Berkumpul, LGBT