KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA BAWAAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH


SINAMBELA, LUSIA NAOMI TERESIA (2020) KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA BAWAAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
20_P3600216088_Cover1.jpg

Download (4kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
20_P3600216088(FILEminimizer) ... ok 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
20_P3600216088(FILEminimizer) ... ok dapus-lam.pdf

Download (161kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
20_P3600216088(FILEminimizer) ... ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Lusia Naomi Teresia Sinambela (P3600216088). Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bawaan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dibimbing oleh Nurfaidah Said dan Hasbir.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana kedudukan hukum surat pernyataan kepemilikan harta bawaan sebagai dasar pengalihan hak atas tanah; dan (2) mengetahui bagaimana status hukum kepemilikan hak atas tanah yang dibeli sebelum perkawinan dengan menggunakan percampuran uang antara calon istri dan calon suami.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis dan sumber data adalahdata primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur.Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tuan X adalah sebagai bukti tambahan yang diminta oleh PPAT untuk menambah keyakinan PPAT bahwa benar harta tersebut adalah harta bawaan bukan sebagai dasar pengalihan hak atas tanah oleh PPAT. Surat pernyataan tersebut pada saat persidangan disangkal kebenarannya oleh Tuan X, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan bahwa sebuah surat pernyataan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat disamakan dengan kesaksian jika si pembuat membenarkan apa yang dia buat/nyatakan di muka Pengadilan, apabila pernyataannya dicabut, maka surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. (2) Pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tuan X dan mantan istrinya sebelum pernikahan dilangsungkan berdasarkan teori dapat digolongkan sebagai kepemilikan bersama yang bebas. Sehingga terhadap tanah tersebut mantan istri Tuan X memiliki hak bagian terhadap tanah dan bangunan tersebut.
Kata kunci: Dasar Peralihan Hak Atas Tanah, Harta Bawaan, Surat Pernyataan

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 17 Mar 2021 06:37
Last Modified: 17 Mar 2021 06:37
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3383

Actions (login required)

View Item
View Item