ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO = ANALYSIS OF CLEANING LEVY POLICY IMPLEMENTATION IN THE CITY OF GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan bagaimana faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Tekhnik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dengan fokus penelitian menganalisis faktor-faktor yang menunjang implementasi kebijakan tersebut. Pemilihan Lokus didasarkan kepada wilayah kelurahan daerah terpadat dan merupakan daerah pertokoan yang memiliki volume sampah terbesar di Kota Gorontalo. Informan yang digunakan sebanyak sepuluh informan yang berkompoten dalam memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor komunikasi merupakan faktor yang merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sudah menerima informasi terkait dengan perda nomor 5 tahun 2020 dengan jelas serta dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat maupun petugas lapangan. Faktor sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Badan Lingkungan hidup (BLH) Kota Gorontalo sudah tercukupi. Namun ada satu penghambat yang masih menjadi permasalahan selama ini, yaitu sumberdaya manusia eksternal dan internal yang masih di anggap kurang untuk suksesnya pengimplementasian kebijakan perda Kota Gorontalo nomor 5 tahun 2020 tentag Retribusi Kebersihan/Persampahan di Kota Gorontalo. Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan yang dimuat pada Kebijakan perda nomor 5 tahun 2020 ini dalam pendisposisiannya belum optimal, karena sesuai dari hasil wawancara yang dimana banyak pihak yang belum mendapatkan surat perintah langsung dan hal ini di dukung dengan pernyataan dari Badan Lingkungn Hidup Kota Gorontalo yang dimana perda ini belum ada turunannya dari DPR. Faktor struktur birokrasi dalam implenetasi kebijkan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo, yang ada masih berpusat pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan belum adanya turunan terkait perda Nomor 5 Tahun 2020. Sehingga membuat proses pengimplementasian kebijakan ini masih kurang efektif.

Keywords : Implementasi, Kebijakan, Retribusi,Kebersihan