Partisipasi Publik Dalam Formulasi Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Sulawesi Selatan = Public Participation in the Formulation of Regional Regulation's Draft at DPRD Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultasi publik di DPRD Sulawesi Selatan ada 2 jenis, yang dibagi menjadi khusus dan umum. Konsultasi Publik Khusus pada Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan berada di skala pemilihan partisipan yang sedang, skala komunikasi sedang dan hampir mencapai skala yang paling intens dengan pengambilan keputusan tetap pada ranah khusus, serta skala otoritas dan pengaruh yang sedang. Konsultasi Publik Umum Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan berada di skala pemilihan partisipan yang sedang, skala komunikasi sedang dan hampir mencapai skala yang paling tidak intens dengan pengambilan keputusan tetap pada ranah khusus, serta skala otoritas dan pengaruh yang sedang, hampir tidak memiliki pengaruh. Pengukuran partisipasi pada kedua jenis konsultasi publik Partisipasi publik merupakan salah satu kajian dalam ilmu administrasi publik menyangkut peran serta masyarakat dalam pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi publik dalam formulasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Sulawesi Selatan, dimana pembuatan Ranperda ini memiliki beberapa tahap pelaksanaan konsultasi/uji publik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan studi kasus Ranperda Penyelenggaran Perpustakaan. Data diolah menggunakan teori Fung (2006) “Design Participatory: Democracy Cube” dengan tiga dimensi dasar untuk mengukur partisipasi, yaitu participant selection, communication and decision, serta authority and power. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tersebut menyiratkan bahwa partisipasi masyarakat terbatas hanya diberikan pada perwakilan terpilih dengan komunikasi pada forum yang disesuaikan pada jenis konsultasi publiknya, serta otoritas terbesar yang diberikan oleh ruang konsultasi publik adalah untuk menerima dan memberi masukan/saran.

Keywords : Partisipasi Publik, Konsultasi Publik, Ranperda, Formulasi Kebijakan