KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI JERMAN

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP (B 111 13 604), Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman. Dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai Pembimbing II
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi pada proses pembubaran partai politikdi Indonesia dan di Jerman dan menjelaskan dasar dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya dengan di Jerman.
Penelitian ini sendiri merupakan penelitian hukum normative (normative legal study) karena penelitian ini mengkaji mengenai adanya perbedaan antara kewenangan, prosedur dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman yang mengkaji hokum tertulis dari berbagai aspek, Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Melalui studi
kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hokum primer maupun bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang dibahas.
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain (1) Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (Guardiance of constitution), dan pelaksana utama bagi Judicial Riview terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman, (2) Bentuk pelanggaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman
dilakukan berdasarkan Undang Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman. (3) Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah. Untuk pembubaran Partai Politik Indonesia tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 Ayat (2) dan (5) jo. Pasal 48 Ayat (3) dan Ayat (7) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa Parpol yang akan mengalami perubahan adalah Parpol Lokal dan Nasional yang mengalami
pelanggaran konstitusi. Dalam membubarkan Partai Politik, MK Federal Jerman akan berkoordinasi dengan ketentuan sebagaimana dibuat oleh “The Venice Comission”, yakni Badan Konsultatif Independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis Eropa, hak hak dasar, UU Pemilu dan keadilan konstitusional
Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partei Politik, Indonesia, Jerman