PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS


Hamsah, Magfirah (2021) PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B022181046_tesis Cover1.png

Download (207kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1 dan 2] Text (Bab 1 dan 2)
B022181046_tesis I & II.pdf

Download (858kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B022181046_tesis DP.pdf

Download (111kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B022181046_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MAGFIRAH HAMSAH. "Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Menfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris", dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Muhammad Basri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan
pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam penerapan prinsip mengenali
pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan, serta
mengkaji dan menganalisis peranan notaris terkait kewajiban
pengungkapan kepemilikan manfaat dalam pendirian yayasan.
Tipe penelitian ini menggunakan penelitian dengan mengumpulkan
data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilengkapi
dengan wawancara untuk mengkonfirmasi. Pada penelitian hukum ini
digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang
mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen seperti, baik yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang
sudah ada, dan juga melalui wawancara pihak terkait. Data yang diperoleh
dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis
secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenali
pemilik manfaat pada yayasan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan
karena tidak pernah ditemukannya pemilik manfaat dalam UU Yayasan,
dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi yayasan yang tidak melaporkan
pemilik manfaat atau tidak memperbarui informasi mengenai pemilik
manfaat pada regulator terkait serta kategori pemilik manfaat dalam
yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minim. Di samping itu
notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang tidak dapat disamakan dengan pihak pelapor
institusi lembaga jasa keuangan atau instansi lainnya. Untuk menerapkan
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 pihak pelapor harus dilindungi
dengan maksimal oleh aparat penegak hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: sangiasseri abubakar
Date Deposited: 16 Mar 2021 06:36
Last Modified: 16 Mar 2021 06:36
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3247

Actions (login required)

View Item
View Item