Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank

Mohamad Nur Muliatno Abbas, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit (dibimbing oleh Prof. Dr. Ahmadi Miru., SH. MH, Dr. Nurfaidah Said., SH. MH. M.Si).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi penyalahgunaan keadaan pada kontrak baku perjanjian kredit bank.
Penelitian ini adalah penelitian normatif. atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.
Munculnya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Secara umum dalam perjanjian debitor hanya bisa menerima keinginan bankContoh klausul baku dalam perjanjian kredit produktif yang memberatkan debitor adalah “Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan”. Klausul tersebut sangat memberatkan debitor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesepakatan dalam Klausula baku perjanjian kredit Bank BNI tidak mengandung penyalahgunaan keadaan karena pada dasarnya debitor sebenarnya masih memiliki alternatif lain untuk menambah modal guna menyelamatkan usahanya. Sehingga indikator penyalahgunaan keadaan yang dalam hal ini adalah adanya keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi tidak terpenuhi. Pada klausula baku perjanjian kredit belum memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Bentuk perlindungan hukum bagi debitor hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam Pasal 18 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13SEOJK/07/2014. Selain itu terdapat juga peraturan lainnya untuk melindungi nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimna telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008.