Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 = Legal Protection of Civil Servant from The Arbitrary Action Based on Law Number 30 of 2014


Hidayat, Syahril (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 = Legal Protection of Civil Servant from The Arbitrary Action Based on Law Number 30 of 2014. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021191021_skripsi_19-10-2023 CAVER1.jpg

Download (301kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021191021_skripsi_19-10-2023 BAB 1-2.pdf

Download (607kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021191021_skripsi_19-10-2023 DP.pdf

Download (103kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021191021_skripsi_19-10-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.

Download (759kB)

Abstract (Abstrak)

SYAHRIL HIDAYAT (B021191021) Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dibawah bimbingan Andi Pangerang Moenta selaku Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa selaku Pembimbing Pendamping.Tujuan penelitian ini ialah unutk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap perlindungan Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan dan mekanisme sanksi administrasi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan.Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara telah ditegaskan dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun masih terdapat kekosongan hukum terhadap penjaminan perlindungan identitas pelapor tindakan kesewenang-wenangan; (2) Penerapan mekanisme sanksi administrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 melalui beberapa tahapan yang diantaranya pemanggilan, pemeriksaan, penyusunan BAP dan LHP, penetapan dan penjatuhan hukuman disiplin, serta pemberlakuan hukuman disiplin.

Keywords : Perlindungan Hukum, ASN, Tindakan Kesewenang-wenangan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Legal Protection, Civil Servant, Arbitrary Action
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 08 May 2024 06:34
Last Modified: 08 May 2024 06:55
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32324

Actions (login required)

View Item
View Item