Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar = Juridical Review Reporting on the Assets of Members of State Officials of the Regional People's Legislative Assembly for the City of Makassar

Sri Utami Akib (B021181505), Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Di bawah bimbingan Bapak Achmad Ruslan Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Ariani Arifin Sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama, analisis pelaksanaan pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tidak terlaksana dengan baik dikarenakan berdasarkan data LHKPN Kota Makassar pada website https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan menunjukkan masih ada beberapa anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN pada tahun 2021-2022. Tidak terlaksananya pelaporan tersebut akan mengurangi bentuk Akuntabilitas (Tanggungjawab), dan Transparansi (Keterbukaan) setiap penyelenggara negara dalam memegang jabatannya. Kedua, penerapan sanksi administratif terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang tidak melakukan pelaporan LHKPN tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan masih kurangnya aturan yang tegas terkait pemberian sanksi bagi penyelenggara negara apabila tidak melaporkan LHKPN dan perhatian lembaga terkait adanya penerapan sanksi LHKPN masih kurang. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keywords : LHKPN, DPRD, Sanksi Administratif.