Akib, Sri Utami (2023) Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar = Juridical Review Reporting on the Assets of Members of State Officials of the Regional People's Legislative Assembly for the City of Makassar. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/32311/1.hassmallThumbnailVersion/B021181505_skripsi_04-08-2023%20caver1.jpg)
![](/32311/1.haspreviewThumbnailVersion/B021181505_skripsi_04-08-2023%20caver1.jpg)
B021181505_skripsi_04-08-2023 caver1.jpg
Download (240kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181505_skripsi_04-08-2023 bab 1-2.pdf
Download (545kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181505_skripsi_04-08-2023 dp.pdf
Download (188kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181505_skripsi_04-08-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.
Download (631kB)
Abstract (Abstrak)
Sri Utami Akib (B021181505), Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Di bawah bimbingan Bapak Achmad Ruslan Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Ariani Arifin Sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama, analisis pelaksanaan pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tidak terlaksana dengan baik dikarenakan berdasarkan data LHKPN Kota Makassar pada website https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan menunjukkan masih ada beberapa anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN pada tahun 2021-2022. Tidak terlaksananya pelaporan tersebut akan mengurangi bentuk Akuntabilitas (Tanggungjawab), dan Transparansi (Keterbukaan) setiap penyelenggara negara dalam memegang jabatannya. Kedua, penerapan sanksi administratif terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang tidak melakukan pelaporan LHKPN tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan masih kurangnya aturan yang tegas terkait pemberian sanksi bagi penyelenggara negara apabila tidak melaporkan LHKPN dan perhatian lembaga terkait adanya penerapan sanksi LHKPN masih kurang. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Keywords : LHKPN, DPRD, Sanksi Administratif.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | LHKPN, DPRD, Administrative Sanctions. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 22 Jan 2024 06:17 |
Last Modified: | 22 Jan 2024 06:17 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32311 |