Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Status Aktif Sebagai Penjabat Bupati = Review of State Administrative Law on the Appointment of Members of the Indonesian National Army to Active Status as Acting Regents

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia status aktif sebagai Penjabat Bupati, dan mengetahui akibat hukum terhadap pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Penjabat Bupati.Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Penjabat Bupati bertentangan dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain itu terjadi pula pertentangan lainnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Brigjen Andi Chandra Asa’duddin secara legalitas tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penjabat Bupati. 2) Adapun akibat hukum pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Penjabat Bupati yang berupa Surat Keputusan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta berakibat pada status Brigjen Andi Chandra Asa’duddin sebagai anggota TNI yaitu diberhentikan dengan hormat karena menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang anggota TNI aktif berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Keywords : Tentara Nasional Indonesia. Penjabat Bupati