HAKIKAT PEMENUHAN HAK ATAS BUKU BACAAN UNTUK MASYARAKAT DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL

ABSTRAK
SUNARDI PURWANDA. Hakikat Pemenuhan Hak Atas Buku Bacaan untuk Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (dibimbing oleh Musakkir, Juajir Sumardi, dan Anshori Ilyas).
Penelitian ini bertujuan menemukan hakikat pemenuhan hak atas buku bacaan untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; menemukan sejauh mana sistem hukum terhadap pemenuhan hak atas buku bacaan mengalami hambatan sehingga masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal belum memperoleh akses buku bacaan secara optimal; dan mendesain model hukum yang dapat memenuhi hak atas buku bacaan untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sehingga memperoleh akses buku bacaan secara optimal.
Penelitian ini mengombinasikan tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian sosial (nondoktrinal) dengan pendekatan socio-legal research yang interdisipliner. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Sigi, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Kepulauan Morotai, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder.Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara deskriptif kuantitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pemenuhan hak atas buku bacaan untuk masyarakat di Daerah 3T merupakan perwujudan dari adanya tanggung jawab dari negara yang terdapat pada UUD NRI 1945, yang dengan demikian, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana, sehingga tercapai keadilan bagi seluruh warga negara dalam mengakses layanan buku bacaan yang berisi pengetahuan dan informasi; Hambatan dalam pelaksanaan hukum terhadap pemenuhan hak atas buku bacaan, meliputi hambatan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Hambatan substansi hukum tampak pada belum adanya peraturan pelaksanaan secara teknis. Hambatan struktur hukum tampak pada kinerja lembaga, kesediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Hambatan kultur hukum nampak pada kesadaran kolektif yang belum terbangun melalui ikatan komprehensif antara masyarakat dan pemerintah; Model hukum yang dapat memenuhi hak atas buku ialah model hukum yang dibangun berdasarkan tatanan kepentingan yang mengandung formula pengaturan terhadap pemerataan kesempatan yang seimbang di bidang perbukuan dan perpustakaan, yang didukung oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan transformasi nilai yang terintegrasi di masyarakat demi tercapainya kecerdasan bagi seluruh warga negara khususnya yang berada di Daerah 3T.