PENGATURAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PASANGAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH

Rahmat Nur (B012182004), Pengaturan Prinsip Demokrasi Dalam Pengangkatan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah. (Dibimbing oleh Aminuddin llmar dan Muh. Hasrul).
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah dalam kasus pasangan calon tunggal, 2) Menguraikan pengaturan mekanisme pengangkatan calon tunggal kepala daerah.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengisian jabatan pemerintah daerah dan isu hukum yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang syarat konstitusional Pemilihan Kepala Daerah (pasangan calon tungal), yang kemudian akan diinterpretasikan dengan menggunakan penafsiran historis, yaitu penafsiran sejarah pembentukan Undang-Undang dan sejarah hukum mekanisme pengisian jabatan pemerintah daerah. Setelah itu, akan dilakukan perskripsi atau hal yang sebenarnya berlaku dalam pengisisan jabatan pemerintah daerah yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah dalam kasus pasangan calon tunggal dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015) atau mekanisme pengangkatan, sepanjang pengangkatan dilakukan oleh pejabat yang pernah dipilih secara langsung. Selanjutnya pengaturan mekanisme pengangkatan calon tunggal kepala daerah di Indonesia dapat mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat yang menerapkan uncontested elections apabila setelah periode pencalonan berakhir tetap menghasilkan hanya satu calon, maka pasangan calon tersebut langsung dianggap sah sebagai pasangan calon terpilih dan dapat dilantik secara sah sebagai kepala daerah periode yang baru.
Seyogianya regulasi terkait pengisian jabatan kepala daerah yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon adalah menggunakan mekanisme pengangkatan, sedangkan jika terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih tetap menggunakan mekanisme pemilihan. DPR perlu melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pemilihan) agar memuat ketentuan bahwa jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon maka digunakan mekanisme pengangkatan oleh Presiden.