PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH MUTASI JABATAN = HEAD OF SUB-DISTRICT’S LEGAL RESPONSIBILITY AS TEMPORARY LAND DEED OFFICERS AFTER JOB MUTATION

SITTI FAUZIYAH MUTMAINNAH (B021181329) “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH MUTASI JABATAN”. (Dibimbing oleh Zulkifli Aspan, selaku pembimbing utama dan Andi Suci Wahyuni selaku pembimbing pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, serta pertanggungjawaban hukumnya terhadap produk hukum yang telah dibuatnya setelah dilakukan mutasi jabatan.Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar dengan objek penelitian dalam data primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Relevansi Camat selaku PPATS dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, khususnya di daerah-daerah yang sudah cenderung berkembang pesat – yang tidak mungkin di dalamnya tidak terdapat jabatan PPAT umum, seperti Kota Makassar sudah tidak lagi diperlukan; (2) Tanggung jawab Camat dalam menjalankan tugasnya selaku PPATS dibebankan kepada jabatannya. Sehingga, dalam hal Camat dimutasi dari jabatannya sebagai kepala kecamatan, pertanggungjawaban terhadap produk hukum yang telah dan pernah dibuatnya dibebankan kepada penggantinya. Namun, terhadap kesalahan dalam kapasitas pribadinya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, meliputi sanksi perdata berupa ganti rugi dan/atau sanksi pidana berupa kurungan penjara.

Keywords : PPATS, Camat, pertanggungjawaban hukum, mutasi jabatan