PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR = Implementation of the Functions of the Financial and Development Supervisory Agency for the Utilization of Regional Assets of Makassar


Amalia, A. Nur Imamsyah (2023) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR = Implementation of the Functions of the Financial and Development Supervisory Agency for the Utilization of Regional Assets of Makassar. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021181308_skripsi_09-03-2023 cover1.jpg

Download (258kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021181308_skripsi_09-03-2023 bab 1-3.pdf

Download (804kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021181308_skripsi_09-03-2023 dp.pdf

Download (157kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021181308_skripsi_09-03-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

A. NUR IMAMSYAH AMALIA (B021181308), “Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Pemanfaatan Aset Daerah Kota Makassar” di bawah bimbingan Achmad Ruslan selaku pembimbing utama dan Ariani Arifin selaku pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pemanfaatan aset daerah oleh Pemerintah daerah, serta bagaimana kendala yang dialami selama proses pelaksanaan kegiatan pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar Jenis sumber data pada penelitian ini yakni data yang bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah oleh pemerintah daerah, telah melaksanakan pengawasan yang secara garis besar terbagi dalam 2 jenis, yaitu Consulting dan Assurance. Kedua jenis pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, reviu dan atau evaluasi, namun hasil yang diberikan belum begitu efektif. (2) Kendala yang dialami yaitu masih kurangnya kesadaran pemerintah daerah dalam menindak lanjuti secara keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP sebagai hasil dari pelaksanaan evaluasi aset strategis daerah oleh BPKP dan tidak adanya aturan mengenai pemberian sanksi atas ekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak objek pengawasan

Keywords : Pengawasan, BPKP, Aset Strategis Daerah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Supervision, BPKP, Regional Strategic Assets
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 15 Jan 2024 02:11
Last Modified: 15 Jan 2024 02:11
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32135

Actions (login required)

View Item
View Item