Perlindungan hukum terhadap bidan dalam pemberian pelayanan kesehatan di poskesdes Kabupaten Majene

Fitri andriana, Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Poskesdes Kabupaten Majene dibimbing oleh Slamet Sampurno Soewondo dan Sabir Alwi.
Poskesdes merupakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan jejaring Puskesmas dan Bidan Desa yang melaksanakan praktik di Poskesdes merupakan jaringan Puskesmas bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di poskesdes kabupaten majene dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di poskesdes.
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di 41 Poskesdes Kabupaten Majene. Teknik pengumpulan melalui wawancara terhadap 41 bidan yang bertugas di poskesdes, pengamatan langsung, studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bidan di poskesdes (100%) melaksanakan kewenangan medis berupa pelayanan pengobatan, penanganan luka ringan dan menjahit luka bukan kompetensi bidan, Melaksanakan kewenangan berdasarkan program pemerintah berupa pemasangan IUD Implan dari 19 bidan ada 4 bidan (21,1%) yang melakukan pelayanan pemasangan IUD dan Implan tanpa mengikuti pelatihan CTU,pelayanan imunisasi rutin dari 19 bidan semuanya (100%) tidak pernah mengikuti pelatihan imunisasi rutin, pelayanan MTBS dari 12 bidan ada 6 bidan (50%) tidak mengikuti pelatihan MTBS. Poskesdes yang memiliki SPO pelayanan kebidanan sebanyak 30 poskesdes (73,2%) dan yang tidak memiliki SPO pelayanan kebidanan sebanyak 11 poskesdes (26,8%). yang harus ada di Poskesdes. Sistem pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah dan organisasi profesi yang hanya menekankan pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan tanpa penambahan kompetensi bidan dan pelaksanaan yang sesuai aturan.
Kesimpulan Bidan yang bertugas di poskesdes dalam melaksanakan kewenangan medis berupa pengobatan, penanganan luka ringan dan menjahit luka tidak dapat diberikan perlindungan hukum karena bukan kompetensi bidan dan dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan program pemerintah tidak dapat diberikan perlindungan hukum karena masih ada bidan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan program pemerintah tanpa mengikuti pelatihan.