TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROYEK PEDESTRIAN METRO TANJUNG BUNGA = JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE TANJUNG BUNGA METRO PEDESTRIAN PROJECT


Ashar, Fajriati Latifa (2022) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROYEK PEDESTRIAN METRO TANJUNG BUNGA = JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE TANJUNG BUNGA METRO PEDESTRIAN PROJECT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021171519_skripsi_09-01-2023 cover1.jpg

Download (215kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021171519_skripsi_09-01-2023 bab 1-3.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021171519_skripsi_09-01-2023 dp.pdf

Download (102kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021171519_skripsi_09-01-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 11 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

FAJRIATI LATIFA ASHAR (B021171519) DENGAN JUDUL “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROYEK PEDESTRIAN METRO TANJUNG BUNGA”. Di bawah bimbingan (Bapak Zulkifli Aspan) selaku pembimbing utama dan (Ibu Ariani Arifin) selaku pembimbing pendamping.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keputusan yang mendasari pemberhentian proyek pedestrian metro tanjung bunga dan akibat hukum bagi bangunan yang dibangun diatas lahan bukan milik negara.Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) keputusan yang mendasari pemberhentian proyek pedestrian metro tanjung bunga dikarenakan permasalah lahan yang masih belum dibebaskan. Proyek yang dianggarkan dan dibangun oleh pemerintah terletak di atas tanah milik PT. Bosowa yang awalnya dihibahkan kepada pemerintah secara lisan tanpa adanya penyerahan sertifikat secara resmi kepada pihak pemerintah. keputusan pemberhentian proyek pembangunan pedestrian ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar yang saat ini menjabat tanpa ada nya dikeluarkan SK pemberhentian untuk proyek ini. 2) akibat hukum dari mendirikan bangunan diatas lahan milik orang lain berdasarkan putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah orang lain tanpa adanya sertifikat yang sah atau tanpa adanya alas hak yang diberikan pihak yang mendirikan bangunan. Bangunan tersebut harus dikosongkan serta dirobohkan dan tanah dikembalikan kepada pemilik tanah.

Keywords : Pedestrian, Pemberhentian, Tanah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pedestrian, Pemberhentian, Tanah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 06 May 2024 07:02
Last Modified: 06 May 2024 07:02
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32082

Actions (login required)

View Item
View Item