TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI = A Normative Review of Administrative Sanctions against Targets of COVID-19 Vaccination who Refuse to Participate in Vaccination


Prasetyo, Adjie Jalu (2022) TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI = A Normative Review of Administrative Sanctions against Targets of COVID-19 Vaccination who Refuse to Participate in Vaccination. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021171331_skripsi_04-08-2023 caver1.jpg

Download (207kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021171331_skripsi_04-08-2023 bab 1-2.pdf

Download (850kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021171331_skripsi_04-08-2023 dp.pdf

Download (866kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021171331_skripsi_04-08-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 10 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan normatif pemberian sanksi administratif terhadap sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama, tinjauan normatif aturan sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi penerima sasaran vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi bahwa pemberhentian atau penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut dikarenakan jaminan sosial merupakan hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kedua, pelaksanaan tindakan pemberian sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi tidak terlaksana sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2021 dikarenakan Dinas Sosial Provinsi selaku lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberian sanksi hanya melakukan sosialisasi agar semua sasaran vaksinasi tetap melakukan vaksinasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan tanpa adanya tindakan terkait penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.

Keywords : Sanksi Administratif, Jaminan Sosial, Vaksinasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: administrative sanctions, social security, vaccination
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 06 May 2024 06:48
Last Modified: 06 May 2024 06:48
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32073

Actions (login required)

View Item
View Item