Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Kota Makassar = Oversight by the Manpower Office of the Implementation of the 2021 City Minimum Wage in Makassar City

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dinas ketenagakerjaan pada pelaksanaan upah minimum kota (UMK) tahun 2021 bagi pekerja di kota makassar serta implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketetapan UMK tahun 2021 di kota makassar.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan populasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta pekerja di Kota Makassar. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 2 orang pegawai bidang pengawasan serta 2 orang perwakilan pekerja di Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan belum cukup optimal dikarenakan masih ada perusahaan yang belum pernah dikunjungi yang disebabkan oleh kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan. Selain itu tidak adanya SOP yang menjadi panduan dan standarisasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. (2) Implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketetapan UMK tahun 2021 di kota makassar kebanyakan hanya sampai kepada pemberian nota pemeriksaan sementara penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang mengarah pada pemberian sanksi pidana sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum pernah dilaksanakan.

Keywords : Pengawasan, Upah Minimum Kota, Dinas Ketenagakerjaan