POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA = Legal Politics for the Establishment of Traditional Villages in Empowering Indigenous Peoples in Papua Province

ABSTRAK Anton Johanis Silubun (B013191065) Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua (Dibimbing oleh Abdul Razak, Muhammad Yunus,Romi Librayonto) Penelitian ini bertujuan pertama, untuk menemukan politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di provinsi papua kedua, untuk menemukan politik hukum pengaturan pembentukan kampung adat di provinsi papua ketiga, untuk menemukan konsep kampung adat yang ideal di provinsi papua Tipe penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis Penelitian dilakuakan secara kualitatif dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukan pertama, undang undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 101 ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa adat kedua,penetapan kampung adat memenuhi syarat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembagan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketiga, Secara spesifik wilayah adat di papua dibagi menjadi 7 wilayah adat. Wilayah adat ini digunakan untuk mengelompokan suku-suku di Papua. Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri ciri fisik, hingga geografis wilayah. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan kampung adat di Provinsi Papua yaitu agar kampung adat menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan menuju masyarakat adat yang adil makmur dan sejahtera.

Keywords : Politik Hukum, kampung adat, Provinsi Papua