REFORMULASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA ADAT = REFORMULATION OF THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AS A STATE LAWYER IN THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL VILLAGE FUNDS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat kewenangan jaksa pengacara negara dalam pengelolaan dana desa adat, pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam pengelolaan dana desa adat dan model pengaturan kewenangan jaksa pengacara negara yang dalam pengelolaan dana desa adat Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris (applied law research). Teknik deskriptif analitis adalah teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisa data dimulai dengan teknik mengidentifikasi, mengorganisasi dan mengurai data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian, selanjutnya diberi argumentasi sehingga keseluruhan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Jaksa sebagai Pengacara Negara mengemban tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dalam hal pengelolaan dana desa guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 2) Turut andilnya Jaksa Pengacara Negara dalam upaya penyelamatan atau pemulihan keuangan/kekayaan negara terhadap dana desa MHA Baduy yang ditolak peruntukkannya oleh MHA Baduy sendiri, masuk dalam bidang Perdata. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh JPN guna menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara tersebut yakni Menyusun, menganalisa membuat dan melaksanakan Pertimbangan hukum, dengan mengajukan pendapat hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assustance/LA), dan Audit Hukum (Legal Audit) serta, 3) Kejaksaan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, yang salah satunya untuk segara melakukan pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa agar berjalan tepat sasaran dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci : Reformulasi; Kewenangan; Jaksa Pengacara Negara; Desa Adat