PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEJAKSAAN PADA PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN YANG BERASAL DARI BENDA SITAAN DALAM KONDISI KHUSUS = PRINCIPLES OF STRICT LIABILITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE IN THE IMPLEMENTATION OF AUCTION OF CONFISCATED GOODS UNDER SPECIAL CONDITIONS

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan urgensi, mengevaluasi penerapan, dan merumuskan pengaturan yang ideal tentang prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan struktural dan budaya. Jenis dan sumber data/bahan hukum dikumpulkan, diinvertarisir, diolah, dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Kemudian bahan hukum dan data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus adalah menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif pada penyelesaian benda sitaan dalam kondisi khusus yang di salah satu sisi peraturan hukum acaranya (das sollen) tidak mengaturnya sedangkan di sisi lain Kejaksaan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga akhir agar tidak ada penundaan keadilan, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diterapkan pada kegiatan lelang yang menimbulkan risiko kerugian dengan batas tertentu berdasarkan pada hubungan sebab akibat antara kegiatan lelang yang tidak umum dan kerugian yang ditimbulkannya. Sedangkan pengaturan yang ideal tentang prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus diwujudkan melalui perbaikan struktural fungsional dan perbaikan budaya melalui perbaikan mekanisme dan prosedur perampasan aset tindak pidana

Keywords : Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Lelang, Kejaksaan, Benda Sitaan