Husdanah, Akadiyan Aliffia (2022) REKONSTRUKSI YURIDIS BATASAN DEFINISI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PT (PERSERO) = JURIDICAL RECONSTRUCTION LIMITATION THE DEFINITION OF SEPARATED STATE ASSETS AS EQUITY PARTICIPATION IN A LIMITED LIABILITY COMPANY. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.
B013191046_disertasi_09-01-2023 coer1.jpg
Download (264kB) | Preview
B013191046_disertasi_09-01-2023 bab 1-3.pdf
Download (2MB)
B013191046_disertasi_09-01-2023 dp.pdf
Download (218kB)
B013191046_disertasi_09-01-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 10 January 2026.
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis norma yuridis batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT (Persero), (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT (Persero), dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kekayaan negara yang dipisahkan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Filsafat Hukum, Pendekatan Moralitas atau Etika, Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Kajian terhadap pandangan para sarjana hukum dan doktrin-doktrin, Pendekatan Normatif atau Pendekatan Yuridis, Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan perbandingan (comparative approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis, diperlukan suatu norma hukum batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT (Persero) untuk menjamin terwujudnya asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan (2) Bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT (Persero) berwujud saham minimal 51% berdasarkan teori transformasi keuangan negara maka perlu diatur di dalam UU Keuangan Negara bahwa ketika modal dasar disetor pada saat pendirian PT (Persero, maka bukan lagi termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara melainkan masuk ke dalam ruang lingkup kekayaan PT (Pesero), (3) Pemilihan direksi yang terpercaya dan profesional merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam PT (Persero)
Kata Kunci: Kekayaan Negara yang dipisahkan, BUMN, PT (Persero)
Item Type: | Thesis (Disertasi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | State Assets, State-Owned Enterprises, Limited liability Company |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 06 May 2024 06:08 |
Last Modified: | 06 May 2024 06:08 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32046 |