PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA BRITISH PETROLEUM LIQUIEFIED NATURAL GAS TANGGUH DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SIMURI DALAM PERTAMBANGAN MIGAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DI BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT = Implementation Collaboration Between British Petroleum Liquiefied Natural Gas Tangguh and the Simuri Indigenous People in Oil and Gas Mining for People's Welfare in Bintuni, West Papua Province

ABSTRAK FRANS FENANLABIR, Pelaksanaan Kerjasama Antara British Petroleum Liquiefied Natural Gas Tangguh Dengan Masyarakat Hukum Adat Simuri Dalam Pertambangan Migas Untuk Kesejahteraan Rakyat Di Bintuni Provinsi Papua Barat (dibimbing oleh Abrar Saleng, Farida Patittingi, dan Kahar Lahae).Penelitian ini bertujuan memahami: (1) Proses Pelepasan Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Simuri Oleh BP LNG Tangguh di Bintuni Provinsi Papua Barat; (2) Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pelepasan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Simuri Oleh BP LNG Tangguh di Bintuni Provinsi Papua Barat; (3) Konsep Ideal Dalam Kerjasama antara Masyarakat Adat Simuri dengan BP LNG Tangguh melalui usaha Pertambangan Migas di Bintuni Papua Barat.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: (1) Proses pelepasan di percayakan kepada komite yang terdiri dari kepala suku, kepala desa, dan tokoh adat dan pihak LNG Tangguh dan disaksikan oleh kepala distrik dengan dibuatkan upacara adat. Kemudian menetapkan kepemilikan dan kompensasi yang sesuai untuk pembebasan lahan, manfaat yang akan diperoleh dalam bentuk peresetujuan yang akan diberikan, dan menyepakati kompensasi atas kepemilikan sagu dan tanaman produksi pertanian, kehilangan rumah tinggal, dan batas akses yang akan digunakan. (2) Secara garis besar pelaksanaan ganti rugi tanah ulayat masyarakat adat Simuri oleh BP LNG Tangguh berkewajiban untuk menyediakan lahan baru dan merelokasi warga Kampung Tanah Merah ke lokasi baru yang telah disediakan. BP LNG Tangguh juga bertanggungjawab untuk membayar kompensasi terhadap tanaman produksi pertanian dan sumber daya laut dan sebagai gantinya disediakan areal lokasi pertanian dan pelatihan pertanian serta penyediaan lapangan kerja pada perusahaan. (3) idealnya dalam menjalankan proyek LNG Tangguh di Bintuni, seharusnya Pihak BP Indonesia tidak hanya melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia maupun Marga/ Kepala Suku Bintuni, melainkan harus melibatkan masyarakat hukum adat dibintuni dalam menjalankan kerjasama tersebut, agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat bintuni.

Keywords : Proses Pelepasan, ganti rugi, Bintuni