HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA = THE NATURE OF LAW ENFORCEMENT OF LEGISLATIVE ELECTION CRIMES IN INDONESIA

ANDI BASO ZULFAKAR AR, Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia (Dibimbing oleh Slamet Sampurno, Muhadar dan Amir Ilyas).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum tindak pidana pemilu Legislatif di Indonesia yaitu apakah telah bersesuaian asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UUD NRI 1945. untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Legislatif di Indonesia, untuk menganalisis dan menghasilkan konsep ideal penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Legislatif di Indonesia yang optimal.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan Empiris (Sosio-Legal), Penelitian dilaksanakan di KPU dan Bawaslu Pusat, KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.Hasil penelitian, yaitu:(1) Substansi hukum UU 7/2017 tentang Pemilu Legislatif tidak lengkap sehingga belum sepenuhnya bersesuaian dengan asas penyelenggaraan Pemilu khususnya asas umum, jujur dan adil, selain itu ancaman sanksi pidana terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.(2) Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif berpusat di Sentra Gakkumdu, dari aspek aparatur pelaksana jumlahnya belum memadai, Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilu belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena antara lain tidak cukup waktu. Hakim dalam praktiknya menjatuhkan putusan sanksi pidana sangat ringan. (3) Konsep ideal penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif yaitu ancaman sanksi pidana diperberat dan penjatuhan sanksi pidana harus seimbang dengan berat ringannya kesalahan. Prosedur penanganan kasus yang cepat, dan budaya aparat yang taat hukum, untuk penegakan hukum yang optimal.

Keywords : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Umum Legislatif.