REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (Analisis Pemilihan Kepala Daerah Yang Hanya Diikuti Satu Pasangan Calon) = Reconstruction of the Regulating Regional Head Election System in Indonesia (Analysis of Regional Head Elections Followed by Only One Candidate Pair)

ADEH DWI PUTRA. M. Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Analisis Pemilihan Kepala Daerah Yang Hanya Di Ikuti Satu Pasangan Calon), dibimbing oleh Aminuddin Ilmar, Hamzah Halim dan Muh Hasrul.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana konstruksi hukum pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya di ikuti satu pasangan calon kepala daerah di indonesia; mengetahui dan memahami sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya di ikuti satu pasangan calon; dan menemukan konsep pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), jika pilkada serentak yang pertama kali pada tahun 2015 satu pasangan calon didesain seperti referandum dengan pilihan “Ya” dan “Tidak”), maka ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tersebut yang hanya diikuti satu pasangan calon yang melawan kotak kosong telah melunturkan prinsip kontestasi dan partisipasi dalam Pilkada karena dinilai tidak fair. 2) Keberadaan satu pasangan calon menyebabkan berkurangnya nilai demokrasi dikarenakan tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas yang dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas pemilu yang demokratis. 3) Bahwa pilkada langsung bukanlah satu-satunya indikator demokrasi di Indonesia. Idealnya, kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenaan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat.

Keywords : Rekonstruksi, Pemilihan Kepala Daerah, Satu Pasangan Calon.