PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA = Legal Arrangements In Regional Head Election Violations In Some Jurisdictions In Indonesia

MUSAKKIR, Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di beberapa wilayah hukum peradilan di Indonesia (dibimbing oleh Marwati Riza, Andi Pangerang Moenta, Syukri Akub). Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengkaji dan mengetahui hakikat pengaturan hukum terhadap Pelanggaran Pilkada di Indonesia, (2). Untuk mengkaji dan mengetahui Implementasi Pengaturan Hukum pada Pelanggaran Pilkada di Indonesia, (3). Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi pengaturan hukum dalam pelanggaran Pilkada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan, juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Hakikat pengaturan hukum terhadap pelanggaran pilkada di Indonesia memiliki makna terwujudnya asas penyelenggaraan pilkada yakni Jujur dan Adil (Jurdil) serta Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) sehingga dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang amanah berdasarkan prinsip demokrasi. (2). Implementasi pengaturan hukum terhadap pelanggaran pilkada di beberapa wilayah hukum peradilan di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada aspek pelanggaran pidana pilkada dan pelanggaran administrasi pilkada dalam UU Pilkada berisi rumusan delik formil dan delik materil sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda bagi penegak hukum dalam dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pilkada. (3). Reformulasi pengaturan pilkada dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada di Indonesia menjadi sangat dibutuhkan terutama terkait perlunya menghilangkan frasa “menguntungkan/ merugikan salah satu calon” dalam Pasal 71 UU Pilkada sehingga tidak multitafsir diantara penegak hukum.

Keywords : Pengaturan Hukum, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pelanggaran Pidana Pilkada, Pelanggaran Administrasi Pilkada