EFEKTIVITAS HAK REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA = EFFECTIVENESS OF REMISSION RIGHTS FOR CORRUPTION CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SULAWESI TENGGARA PROVINCE

Muh. Jusdar Hadi Nugroho B012212048 Dengan Judul “Efektivitas Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara” (Dibimbing Oleh Slamet Sampurno Soewondo dan Audyna Mayasari Muin).Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis mengenai efektivitas hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (law in action).Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Faktor hukum yang memengaruhi efektivitas hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara tetap mengacu pada pengatuan nasional dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan panduan pelaksanaan hak Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dijelaskan dengan sangat rigid dan eksplisit sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. (2) Pengaruh faktor aparat penegak hukum memengaruhi implementasi hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peran seharusnya dan peran sebenarnya ini seharusnya memiliki singkronisasi namun dalam hal implementasi atau dalam hal peran sebenarnya Lapas Kelas IIA Kendari dan Lapas Kelas IIA Bau-Bau memiliki persoalan yang berbeda dimana Lapas Kelas IIA Kendari memiliki persoalan yang lebih rumit dikarenakan implementasi SPN tidak berjalan dengan baik dan efisien dikarenakan jumlah wali dan anak didik yang tidak singkron. Dalam hal kejaksaan telah melaksanakan peran sebenarnya dan peran seharusnya dimana kesesuaian pengaturan dan implementasi sejalan.

Keywords : Pemasyarakatan, Tindak Pidana Korupsi, Remisi.